Medan FM - DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan untuk segera mengajukan revisi Peraturan Daerah  No. 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) seiring telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 2016. 

Anggota Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah mengatakan dalam peraturan tersebut BPHTB sebesar 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) telah turun menjadi 2,5 persen. Sehingga Pemko Medan dinilai harus segera menyikapinya dengan melakukan revisi terhadap perda no.1 tahun 2011 sebab masih menggunakan NJOP sebesar 5persen. Menurutnya dengan diberlakukannya peraturan tersebut investasi di kota medan akan bertambah meskipun berpengaruh terhadap pajak daerah. 

Lebih lanjut, Bahrumsyah menambahkan seharusnya pemko Medan dapat bekerjasama dengan BPN dengan menggratiskan BPHTB terhadap pembelian tanah dibawah Rp.2miliar seperti yang akan dilakukan Pemerintah DKI Jakarta. (Rizky Pradita/Medan)