Medan FM - DPRD Medan mempertanyakan minimnya serapan aggaran pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yang hanya 37persen. Seharusnya Dinas terkait dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membantu perekonomian nelayan karena kurangnya mendapatkan hasil tangkapan

Ketua Panitia Khusus LPj Walikota Medan, Muhammad Nasir mengatakan pihaknya menilai kepala Dinas Pertanian dan Kelautan tidak pernah meninjau langsung kondisi perekonomian masyarakat di wilayah belawan dan labuhan. Berdasarkan pengaduan banyak masyarakat yang meminta bantuan alat tangkap karena sulit mendapatkan ikan. Menurutnya Distanla Kota Medan perlu menambahkan tenga ahli yang membidangi masalah kehidupan masyarakat pesisir.  

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, Ahyar mengatakan pihaknya telah melakukan pengolahan dan pemasaran terhadap hasil pertanian maupun perikanan yang dapat membantu perekonomian masyarakat pesisir

Untuk diketahui, anggaran program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Dinas Pertanian dan Kelautan sebesar Rp952juta namun serapan anggarannya hanya 37persen. (Rizky Pradita/Medan)