Medan FM - Tidak adanya transparansi Pemprov Sumatera Utara dalam mengalokasikan anggarannya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi salah satu pemicu kesalahan perencanaan keuangan di Pemkab maupun Pemko. 

Anggota Tim 1 Kunjungan Kerja DPRD Sumatera Utara, Hanafiah Harapa saat paripurna penyampaian hasil kunker mengatakan bantuan dari Provinsi ke Kota Medan sangat minim sehingga pihaknya menilai Pemprov Sumut tidak memberikan perhatian lebih kepada Ibu Kota Sumatera Utara ini. Dalam kunjungan kerja di Kota Medan, pihaknya juga menemukan adanya kesalahan perencanaan keuangan daerah, yang dipicu oleh tidak transparannya Pemprovsu dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sehingga  pihaknya mendesak agar Pemprov sumut duduk bersama dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam mengkalkulasikan anggaran DBH untuk mencegah kesalahan dalam perencanaan keuangan. 

Sementara itu, Anggota Tim Kunker 2 DPRD Sumut, Everedy mengatakan pihaknya meminta kepada seluruh SKPD di kabupaten/kota yang akan melaksanakan pembangunan agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah, sehingga Pemprov Sumut dapat mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (Rizky Pradita/Medan)