Medan FM - Praktik pungli dan birokrasi yang sulit ternyata masih sering terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan mengurus administrasi. Bahkan banyak yang belum menikmati fasilitas jaminan kesehatan, pendidikan sosial dari Pemerintah. Hal ini ditemukan berdasarkan hasil reses ke II tahun 2015-206 Anggota DPRD Sumatera .

Anggota Dewan Daerah Pemilihan I DPRD Sumatera Utara, Yulizar Parlagutan Lubis saat paripurna penyampaian hasil reses mengatakan hingga kini belum adanya perbaikan terhadap mental aparatur di Pemerintahan Sumatera Utara. Untuk itu pihaknya meminta Pemerintah Provinsi untuk berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, agar segera menindak aparatur Camat dan Lurah yang terbukti melakukan pungli ataupun mempersulit pengurusan administrasi. Selain itu, pihaknya juga meminta Badan Pusat Statistik untuk melakukan pendataan terkini agar masyarakat mendapatkan haknya memperoleh jaminan kesehatan dan sosial.

Sementara itu, Anggota Dewan Daerah Pemilihan II DPRD Sumut, Ikrimah Hamidi mengaharapkan peran dan fungsi koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten/Kota untuk tidak sembarangan mengambil dan menerima pajak kendaraan bermotor tanpa tidak memperhitungkan luas panjang jalan di Sumatera Utara. (Rizky Pradita/Medan)