Medan FM - Meskipun selama ini KPK telah melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam sektor kegiatan bisnis. Namun, sayangnya praktik korupsi oleh korporasi atau perusahaan seringkali luput dari jeratan hukum bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi sekalipun

Pengurus Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Sumatera Utara, Mahmul Siregar dalam diskusi publik Evaluasi dan Usulan Roadmap KPK 2015-2019 mengatakan pemberantasan korupsi dalam bentuk penyuapan pejabat publik oleh korporasi belum menjadi perhatian utama KPK. Padahal korporasi termasuk unit yang banyak menikmati hasil korupsi. Salah satu bentuk kejahatan korupsi yang banyak dilakukan oleh korporasi adalah penyuapan terhadap pejabat publik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan atupun keputusan politik. Menurutnya hanya menghukum pengurus korporasi sebagai pelaku korupsi dinilai tidak efektif.

Lebih lanjut, Mahmul Siregar mengatakan dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan korporasi diperlukan perlindungan yang jelas terhadap pelapor (whistleblower) sebab tidak ada jaminan bagi karyawan tersebut akan tetap bekerja jika melaporkan tindak pidana korupsi di dalam korporasi. (Rizky Pradita/Medan)