Medan FM - Dalam mencegah terjadinya perdagang manusia di kota Medan, pemerintah diminta dapat berkoordinasi dengan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebab peristiwa trafficking banyak terjadi disektor penyalur jasa tenaga kerja Indonesia.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Medan, Landen Marbun mengatakan dengan menjalin koordinasi dan kerjasama dengan isntansi terkait, maka Pemko Medan dapat mengetahui PJTKI yang terdaftar di Kota Medan sehingga memiliki data daftar PJTKI yang akurat. Menurutnya, untuk mengatasi masalah trafficking tentu sangat membutuhkan data sebagai acuan untuk menilai suatu kejadian seberapa besar perlu di intervensi.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Medan, Rajuddin Sagala mengatakan dalam ranperda human traficking, Pemko Medan juga harus memberikan perlindungan terhadap para pembantu rumah tangga karena sering menjadi korban perdagang manusia.  Selain itu, pemko medan diminta melakukan operasi yustisi guna mengantisipasi munculnya warga asing yang meyalahi ketentuan kunjungan ke kota Medan. (Rizky Pradita/Medan)