Medan FM - Pemeriksaan Anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 oleh penyidik KPK dinilai bukan berarti seluruh anggota dewan ikut terlibat dalam dugaan kasus suap interpelasi maupun dana bansos.

Pengamat Politik Sumatera Utara Sohibul Anshor mengatakan dirinya menilai ada beberapa kelompok yang diperiksa oleh penyidik KPK, yaitu kelompok inisiator, pimpinan dan fraksi, serta kelompok yang hanya menerima. Walaupun dirimya meyakini  tidak semua anggota dewan yang ikut terlibat, namun KPK diminta perlu melakukan penelusuran terhadap permasalahan tersebut .

Lebih lanjut, Sohibul mengatakan terjadinya pemeriksaan anggota dewan diyakini akan mengganggu jalannya pembangunan daerah, terlebih saat ini Sumatera Utara hanya dipimpin oleh satu figur tanpa ada bantuan dari Wakil Gubernur Sumatera Utara. (Rizky Pradita/Medan)