Medan FM - DPRD Sumatera Utara merekomendasikan suatu kebijakan kepada pemerintah sumatera utara agar setiap tahunnya memberikan lahan pertanian kepada para petani sehingga dapat menjamin ketersediaan lahan. Kebijakan ini nantinya dapat dituangkan kedalam ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Anggota fraksi PKS, Ikrimah Hamidi mengatakan, saat ini hampir diseluruh lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan telah diahlifungsikan pihak ketiga maupun pemerintah menjadi perindustrian,perumahaan, serta pemerintahan. Maka dengan terbitnya perda tersebut pihaknya meminta jika terjadi pengalihfungsian lahan pertanian diharapkan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda minimal Rp.500juta.

Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat Muhri Fauzi mengatakan setelah ranperda tersebut ditetapkan sebagai peraturan daerah, diminta agar segera disosialisasikan kepada masyarakat, sebab masyarakat khususnya petani sebagai pemilik lahan harus mengetahui hak dan kewajibannya terutama menganai insentif dan disinsentif yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. (Rizky Pradita/Medan)